Kalau dicermati dua bulan terakhir ini diberbagai TV swasta, Departemen Pendidikan Nasional membuat iklan layanan masyarakat dengan tema "sekolah gratis". Iklan yang dibintangi oleh perempuan cantik keturunan Aceh, Cut Mini memberi pesan bahwa siapa pun bisa sekolah. Terlepas apakah ia seorang anak loper koran, anak kondektur bus. Pesan yang sungguh menarik dan inilah inti pesan yang disampaikan oleh Depdiknas, bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab negara. Karena itu bersekolahlah. Gantungkanlah cita-cita setinggi apa pun.
Terlepas kita bersepakat dengan gagasan iklan diatas, ada suatu yang kontradiksi dan saling menegasikan yang dilakukan oleh Depdiknas. Disatu sisi ia mengiklankan sekolah gratis yang merupakan turunan gagasan negara kesejahteraan yang diperas dari UUD 45, yaitu negara bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa..
Disisi lain, Depdiknas mensosialisasikan kalau tidak kita sebut juga dengan iklan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diklaim oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo sebagai terobosan penting dan pertama di Asia dalam suatu wawancara dengan ANTV. Suatu gagasan yang jelas-jelas neolib ... ... ... gagasan yang ingin membuang jauh-jauh tanggungjawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sungguh memalukan. Tidak jelas, kiri apa kanan .... bingung juga jadinya.
Gagasan sekolah gratis dan gagasan BHP (Privatisasi Pendidikan) adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Sebagaimana tolak menolaknya antara dua magnet yang sama-sama positif. Gagasan sekolah gratis sumbernya adalah welfare state yang jika ditelusuri, maka hulunya adalah ide mengenai kesejahteraan bersama. Sementara BHP (Privatisasi Pendidikan) adalah gagasan yang bersumber dari neoliberalisme.
Para mahasiswa dan kaum terpelajar, teriakkan ke bumi kalian, ini perang terhadap tangan-tangan neolib. Sadarkan umat, BHP itu menyesatkan..!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar